Tulisan blog ini menelaah bagaimana fasisme telah memunculkan beragam penafsiran dalam kompleksitas konteks historis dan spektrum ideologisnya, serta mengeksplorasi secara mendalam mengapa fasisme sulit didefinisikan dengan satu definisi tunggal.
Mendefinisikan fasisme bukanlah tugas yang mudah. Awalnya, istilah ini hanya merujuk pada gerakan politik, sistem politik, dan ideologi yang dipimpin oleh Mussolini dari tahun 1919 hingga 1945. Namun, tak lama kemudian, Nazisme Hitler juga mulai dipahami sebagai bentuk fasisme, dan cakupan istilah tersebut pun perlahan meluas. Perkembangan ini menghasilkan interpretasi dan definisi fasisme yang mencakup spektrum seluas istilah itu sendiri.
Sebuah interpretasi yang muncul relatif awal pada dasarnya merupakan perspektif Marxis yang didasarkan pada konsep perjuangan kelas. Contoh utama dari hal ini adalah Tesis-Tesis Komintern. Menurut tesis-tesis ini, fasisme menandakan "kediktatoran teror terbuka yang dijalankan oleh faksi kapital finansial yang paling reaksioner, paling nasionalis, dan paling imperialis." Dengan kata lain, fasisme dipahami sebagai alat sistem kapitalis dan agen kapital besar. Namun, tidak semua Marxis setuju dengan interpretasi ini. Togliatti memandang fasisme terbentuk di atas basis kerakyatan dengan karakter borjuis kecil, sementara Talheimer dan Weyda memahami fasisme sebagai fenomena yang relatif bebas dari kelas. Menurut mereka, ketika kapital dan buruh berkonflik tetapi tidak ada pihak yang dapat mengamankan dominasi absolut, kekuatan ketiga muncul, dan fasisme adalah contoh utama dari hal ini. Penelitian kontemporer umumnya menekankan bahwa hubungan antara fasisme dan kapital besar lebih dicirikan oleh ketegangan dan konflik daripada kerja sama yang harmonis. Lebih lanjut, kritik terus-menerus dilontarkan bahwa tesis Komintern menawarkan interpretasi yang terlalu sederhana.
Sementara itu, setelah Perang Dunia II, dalam kerangka Perang Dingin, muncul kecenderungan untuk mengelompokkan Fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan Stalinisme Soviet ke dalam satu kategori, yang sering disebut teori totalitarianisme. Teori ini merangkum karakteristik totalitarianisme sebagai ideologi mesianik, satu partai, teror oleh polisi rahasia, monopoli media massa, kendali militer, dan kendali ekonomi. Upaya ini penting dalam mempersoalkan totalitarianisme sebagai bahaya sosial dan politik serta memperingatkan risikonya. Namun, kritik juga terus berlanjut bahwa fasisme dan Stalinisme mengejar tujuan yang berbeda berdasarkan fondasi kelas yang sepenuhnya berbeda. Oleh karena itu, mengelompokkan keduanya dalam kategori yang sama mengaburkan perbedaan mendasar antara kedua sistem ini.
Dalam lintasan ilmiah ini, kecenderungan untuk menganalisis fasisme secara mikro-historis sebagai kasus-kasus individual mulai menguat setelah tahun 1970-an. Kemudian, pada akhir 1990-an, Griffin mengusulkan kerangka analisis baru, yang menyarankan konsep yang lebih umum yang dapat diterapkan pada kasus-kasus serupa di berbagai negara. Menurut pandangannya, fasisme adalah jenis politik massa modern yang bertujuan untuk mengubah secara revolusioner budaya politik dan sosial suatu komunitas etnis atau ras tertentu. Fasisme juga menggunakan mitos sebagai sarana untuk memupuk kohesi internal dan menggalang dukungan rakyat. Mitos ini menceritakan kisah sebuah komunitas nasional, yang menghadapi kemunduran di tengah kekacauan setelah runtuhnya liberalisme, yang kemudian bangkit kembali di bawah kepemimpinan elit baru. Dalam kerangka mitos ini, kaum fasis membedakan anggota komunitas nasional dari kekuatan-kekuatan musuh dan menerima penggunaan kekerasan terhadap kekuatan-kekuatan tersebut sebagai suatu kewajiban. Bagi mereka, kekerasan adalah tindakan penyembuhan bangsa yang sekarat. Namun, penyembuhan semata tidaklah cukup; agar mitos tersebut terwujud, anggota komunitas harus dilahirkan kembali sebagai 'manusia fasis' yang dipersenjatai dengan dinamisme dan pengabdian. Griffin juga menekankan bahwa fasisme memiliki aspek modern, menerima tatanan ekonomi kapitalis dan menyambut pencapaian peradaban ilmiah untuk membangun realisasi akhir mitos—'utopia bangsa'—sehingga mendefinisikan fasisme sebagai semacam revolusi modern.
Tentu saja, beberapa akademisi tidak sependapat dengan argumen Griffin. Paxton, misalnya, mengkritik interpretasi fasisme sebagai revolusi modern, dan justru berpendapat bahwa fasisme seharusnya dilihat sebagai varian dari kediktatoran otoriter tradisional. Ia menekankan bahwa fasisme, terlepas dari penampilannya yang revolusioner, sebenarnya merebut kekuasaan melalui aliansi dengan lembaga-lembaga yang ada dan elit tradisional. Paxton menerapkan konsep 'negara ganda' untuk menganalisis rezim fasis. Menurut konsep ini, 'negara standar'—yang beroperasi melalui legalitas dan birokrasi—hidup berdampingan dalam konflik dan kerja sama dengan 'negara istimewa', sebuah struktur otokratis yang dibangun oleh partai. Di Italia, pemimpin cabang partai menjabat sebagai wali kota yang ditunjuk, sekretaris partai secara efektif mengendalikan pemerintahan lokal, dan milisi fasis berfungsi sebagai militer. Menurut analisis Paxton, rezim fasis merupakan perpaduan unik antara birokrasi formal dan kekerasan sewenang-wenang. Namun, tidak seperti Jerman Nazi di mana negara istimewa mengalahkan negara standar, perbedaan utama di Italia adalah Mussolini sebagian besar mengakui otoritas negara standar. Akhirnya, pada Juli 1943, ketika Sekutu maju ke Afrika Utara dan daratan Italia, negara standar tersebut menilai bahwa fasisme tidak lagi melayani kepentingan nasional dan akhirnya menyingkirkan pemimpinnya, Mussolini, dari kekuasaan. Dengan ini, fasisme Italia keluar dari panggung sejarah.
