Tulisan blog ini mengkaji bagaimana badan perantara berfungsi sebagai zona penyangga antara individu dan negara, memperkuat kebajikan sipil dan kebebasan politik untuk meningkatkan stabilitas demokrasi.
Undang-undang yang melarang kelompok-kelompok perantara yang diberlakukan pada tahap awal Revolusi Prancis tahun 1789 bertujuan untuk menjadikan hanya individu sebagai subjek rasional dan berakal dalam masyarakat. Undang-undang tersebut tidak hanya melarang serikat dan asosiasi pedagang yang dianggap menghambat aktivitas individu, tetapi juga aktivitas partai politik. Rousseau telah mengantisipasi bahwa penghapusan keberadaan kelompok-kelompok parsial yang mengekspresikan kehendak tertentu dalam negara dan membiarkan setiap warga negara hanya mengekspresikan pendapat mereka sendiri akan secara alami membentuk kehendak umum. Ini merupakan upaya untuk membangun kekuasaan negara yang akan mewujudkan kepentingan umum melalui tindakan sosial rasional individu-individu yang diberkahi akal budi. Namun, keraguan tetap ada tentang apakah semua individu benar-benar dapat dianggap rasional, dan tidak ada jaminan praktis bahwa penjumlahan aritmatika individu—'angka'—akan selalu menghasilkan hasil rasional dalam hal ketertiban umum. Ketegangan antara 'akal budi' dan 'angka' ini terwujud dalam sejarah politik Prancis selama dan setelah Revolusi sebagai konflik antara liberalisme, yang dilambangkan dengan 'akal budi', dan demokrasi, yang dilambangkan dengan 'angka'.
Selama Revolusi, supremasi 'akal' atas 'angka' terlihat jelas. Contoh utamanya adalah pembatasan hak politik 'angka'. Kaum liberal memandang pemilu bukan sebagai 'hak' individu, melainkan sebagai 'fungsi' publik. Pembatasan hak pilih dibenarkan sebagai sarana untuk merasionalisasi keputusan publik dan menghilangkan bahaya yang melekat pada 'massa' yang diwakili oleh demokrasi. Bagi mereka, pemilu bukan tentang memilih wakil rakyat untuk menyuarakan kepentingan pribadi, melainkan lebih tentang menunjuk individu-individu cakap yang mampu menafsirkan dengan tepat keinginan warga negara dan secara akurat memahami kepentingan umum.
Namun, seiring revolusi semakin radikal, praktik demokrasi rakyat, yang dilambangkan dengan 'angka', muncul. Ketika perang revolusioner dengan kekuatan asing dimulai, krisis nasional pun dideklarasikan, dan bahkan para sans-culottes, yang sebelumnya dikecualikan dari ruang publik, bergabung dengan Garda Nasional. Mereka tidak lagi puas dengan memilih perwakilan untuk mendelegasikan wewenang; mereka ingin menolak undang-undang yang tidak mereka setujui dan menjalankan kedaulatan secara langsung.
Namun, Robespierre, yang merebut kekuasaan berdasarkan kekuatan sans-culottes, membatasi praktik demokrasi rakyat atas nama 'kebajikan'. Pemerintahan Teror Robespierre menghadirkan 'kebajikan' sebagai prasyarat untuk menjamin keamanan Republik dan mencegah rakyat melakukan intervensi berlebihan di ranah publik, membatasi praktik politik rakyat hanya dalam kerangka kelembagaan Republik. Kebajikan ini didefinisikan sebagai "cinta tanah air dan hukum, serta pengorbanan diri yang mulia dengan mendahulukan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama." Penekanan pada kebajikan ini menjadi sarana untuk membenarkan pembatasan demokrasi dan absolutisasi representasi—yaitu, kekuasaan absolut para wakil rakyat melalui identifikasi mereka dengan rakyat.
Sepanjang abad ke-19 setelah 1789, Prancis menghadapi ancaman gejolak politik yang lahir dari ketegangan antara 'akal budi', 'jumlah', dan 'kebajikan'. Sebagaimana ditunjukkan Tocqueville, ketiadaan kelompok perantara dianggap sebagai penyebab utamanya. Demokrasi menggulingkan monarki absolut melalui revolusi, namun sekaligus melemahkan 'akal budi' dan 'kebajikan' dengan mengandalkan kekuasaan terpusat dan masif, yang pada akhirnya mengarah pada despotisme. Tocqueville, seorang demokrat yang juga memendam nostalgia terhadap aristokrasi, memfokuskan kembali peran kelompok perantara selama era aristokrat. Dengan hilangnya kelompok perantara selama revolusi, individu kehilangan kesempatan untuk memupuk kebajikan sipil, dan negara kehilangan kekuatan untuk mengendalikan kekuasaan. Dalam hal ini, Tocqueville berharap bahwa kelompok perantara di era demokrasi dapat menyediakan ruang bagi terwujudnya kebebasan politik, dengan demikian memupuk kebajikan sipil dan melakukan pengendalian terhadap kekuasaan.
Republik Ketiga, sebuah sistem demokrasi liberal yang menyelesaikan konflik antara liberalisme dan demokrasi serta mengakhiri Revolusi Prancis, memperkenalkan kembali kelompok-kelompok perantara sebagai respons terhadap kebutuhan sosial yang baru. Durkheim menekankan perlunya kelompok-kelompok profesional yang berbeda dalam masyarakat yang mengalami spesialisasi pesat, yang mampu membentuk etika profesional dan menjalankan fungsi-fungsi representatif untuk memfasilitasi komunikasi antara negara dan individu. Selama seabad setelah Revolusi Prancis, kelompok-kelompok perantara diberi peran-peran baru. Lebih lanjut, sistem kepartaian, yang mulai berakar pada akhir abad ke-19, memantapkan dirinya sebagai struktur baru untuk rekrutmen elit dan sebagai pembentuk opini publik. Sistem kepartaian, yang menampilkan beragam corak ideologis, memediasi antara warga negara dan kekuasaan negara, berfungsi sedemikian rupa sehingga mengendalikan demokrasi tanpa meniadakannya.
